Oleh: Ummu Musfika

Pada setiap momentum kenaikan harga BBM, pasti terjadi pro-kontra dan kekhawatiran akan memicu kenaikan inflasi dalam beberapa waktu terakhir kian kencang digaungkan. Pasalnya, kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 dan solar menjadi Rp 6.800 sudah pasti akan menyulut kenaikan harga-harga alias inflasi. Mendengar kebijakan tersebut sebagai mahasiswa tentunya tidak tinggal diam dengan adanya perubahan yang terjadi di dalam suatu negara. Karena peranan mahasiswa sangat penting sebagai Agent of Change untuk mendapatkan titik terang atas kebijakan tersebut. Dalam hal ini, maka melalui virtual atau via zoom dibuat dialog terbuka mahasiswa seluruh indonesia atau perwakilan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dengan mengundang dua orang narasumber yaitu Mamit setiawan yang merupakan Direktur Eksekutif Energy Watch dan Komaidi Notonegoro yang merupakan Direktur Eksekutif Reforminer Institute.

Dalam penyampaiannya Mamit setiawan “Subsidi saat ini dinikmati oleh mereka yang memang tidak tepat sasaran, dan ini sangat memberatkan buat pemerintah dan juga buat saya. Dengan adanya pengurangan disparitas harga diharapkan akan ada pengurangan penyelewengan-penyelewengan tersebut. Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan BLT dan juga BLU yang hari ini sudah dicairkan oleh pemerintah Jokowi di Papua dengan memberikan BLT  di Papua. Nah inilah salah satu bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu dengan mengalihkan subsidi energi tersebut kepada masyarakat yang berhak. Inilah salah satu upaya untuk mengurangi biaya subsidi bahwa subsidi tepat sasaran”.

Lanjutnya, “Solusi yang perlu dilakukan kedepan adalah pembatasan, karena memang saat ini siapapun berhak untuk menggunakan BBM subsidi, oleh karena itu kedepan perlu adanya pembatasan. revisi progres 191 (2014), saya kira ini yang akan ditunggu-tunggu. Mengenai apa saja kriteria- kriteria kendaraan yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi. Pada prinsipnya saya tidak dalam posisi yang melarang teman- teman untuk berdemo ataupun melakukan kegiatan apapun silahkan. Pada prinsipnya ini menjadi hak demokrasi masyarakat dalam menyikapi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Tinggal bagaimana saat ini juga saya harapkan teman-teman BEM yang memang fokus terhadap sektor energi dan paham terhadap kondisi energi nasional kita bisa memberikan masukan yang positif. Bisa memberikan hal-hal yang memang dianggap perlu. Teman-teman DEM dan juga mahasiswa yang hadir disini harus mengembangkan riset dan teknologi untuk menemukan teknologi-teknologi baru sebagai pengganti daripada ketergantungan kita akan minyak bumi, apalagi yang bisa menjadi pengganti minyak bumi”.

Dari penyampaian Mamit Setiawan ditanggapi oleh perwakilan mahasiswa seluruh indonesia yaitu Ichwan dari BEM UNDIP. “Poin pertama, hari ini banyak sekali subsidi yang tidak tepat sasaran maka poin kritik pertama saya bukan hanya persoalan kepada kebijakan dari pemeritah itu. data mencatat 80% subsidi ini hanya dinikmati oleh orang kaya. Saya sepakat dengan pernyataan bapak bahwa masalah mahasiswa demo turun kejalan. Tapi Persoalannya kami mahasiswa melihat secara menyeluruh, pemeritah ingin menaikkan harga BBM tapi yang menjadi PR adalah seolah-olah ini ingin menggugurkan kewajiban atau selama ini persolan tidak tepat sasaran itu salah siapa? yah mungkin banyaknya mafia, penimbunan itu salah dipertegas. Bagaimana pemerintah sebagai regulator dalam sistem fungsi pengawasannya”.

“Persoalan BBM ini hampir setiap tahun bahkan ini dimulai dari jaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang bisa jadi kedepan ini akan menjadi satu persoalan yang terus menerus. Jadi, menurut saya pribadi pemerintah betul-betul harus dengan seksama dan melakukan kajian kembali dengan analisis untuk  bisa melihat apakah poin-poin opsi kebijakan ini sudah tepat atau belum. Apakah hari ini publikasi komunikasi publik dengan pemerintah apakah sudah baik atau belum, kepada masyarakat indonesia mengenai disparitas harga. Mengenai analisis kebijakan di dalamnya, karena hari ini kita melihat banyak sekali demo yang terjadi di berbagai macam kota kita hanya melihat mentahnya saja. Poin terkahir yang ingin saya sampikan adalah ini soal yang sangat kompleks perlu kita melakukan lagi analisis secara bersama-sama secara hati-hati agar ini bisa tidak hanya berlangsung jangka pendek, solusinya juga jangka panjang  karena kenaikan harga BBM tentu bisa jadi akan menyebabkan difrasi akan mempengaruhi rantai produksi yang ada diseluruh indonesia”.

“Ini tentang solusi jangka pendek, jangka panjangnya bukan harus demikian kalau menurut saya ini kembali tidak menggugurkan kewajiban pemerintah untuk menahan supaya lebih tepat sasaran. Yang paling penting adalah bagaimana menata subsidi itu tidak ke 80% orang kaya tapi sebaliknya 80% ini ke yang orang miskin dan selebihnya 20% itu baru ke orang kaya. Nah, itu yang harus ditata oleh pemerintah karena kalau tidak ditata maka itu akan berulang terus. Masalah ini bukan masalah yang elit ini masalahnya kita bersama dan teman-teman siapapun seluruh masyarakat indonesia berhak tau”. Ucap Komaidi Notonegoro. sambungnya, “boleh menjadi aktivis sekali lagi saya tekankan, bahwa anda aktivis silahkan. tapi jadilah aktivis seperti Soekarno dan Syahril. Pertarungannya Luar biasa tetapi juga punya kapasitas kemampuanya knowledge yang luar biasa juga jadi harus balance. Saya merindukan ketua BEM ketua DEM diseluruh indonesia IPK nya itu di atas 3,5 jangan yang dua koma karena kalau dua koma mau memimpin bangsa ini bagaimana?, jadi jangan dijadikan pembenaran bahwa aktivis itu diberikan toleransi atas kegagalan akademik nya. Aktivis harus maju tapi akademiknya juga harus oke”.

Penutup dari Mamit Setiawan, “Yang disampaikan mas Ichwan tadi itu betul karena kenapa dan tidak salah pastinya karena subsidi ini sudah menjadi kontra produktif karena menambah kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Oleh karena itu saya sampaikan kepada teman-teman sebelumnya bahwa perlu ada reformasi terhadap pola subsidi kita, saat ini subsidi yang berbasis barang harus kita rubah kedepan dengan subsidi berbasis orang karena ini menjadi salah satu kunci dalam penyaluran subsidi yang tepat sasaran nanti. Diharapkan dengan adanya perubahan untuk melakukan reformasi terhadap pola subsidi kita maka subsidi ini nanti benar-benar diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. ini perlu diperhatikan oleh pemeritah dan kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan subsidi dan juga reformasi terhadap subsidi di suatu energi . Perlu segera merevisi progres 191 (2014), karena ini bisa menjadi kunci pengendalian dari BBM subsidi”. Semoga dengan adanya dialog terbuka ini menjadi tolak ukur bagi para mahasiswa maupun pada pemerintah. Selain komponen harga, keamanan pasokan BBM merupakan faktor yang menjadi prioritas perhatian bersama.(Sumber: zoom Dialog Terbuka Mahasiswa Tema “Pro Kontra Urgensi Wacana Kenaikan BBM Bersubsidi”)